Bayangkan kota masa depan yang 65% wilayahnya adalah hutan tropis, namun tetap canggih dengan teknologi AI dan IoT yang terintegrasi. Itulah visi DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan yang sedang diwujudkan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Bukan sekadar proyek relokasi ibukota, tapi revolusi tata kelola pemerintahan yang ramah lingkungan dengan dukungan anggaran hingga Rp48,8 triliun periode 2025-2029.
Per November 2025, komitmen politik DPR RI terhadap IKN semakin kuat dengan berbagai kunjungan lapangan dan pembahasan anggaran intensif. Badan Anggaran DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja pada 20-21 November 2025 untuk memastikan keberlanjutan pendanaan dan percepatan pembangunan tahap kedua yang fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif.
Daftar Isi Artikel:
- Komitmen politik DPR RI dalam mendukung pembangunan IKN berkelanjutan
- Alokasi anggaran APBN 2025-2026 untuk percepatan infrastruktur IKN
- Konsep smart city, sponge city, dan forest city yang diusung IKN
- Target pembangunan gedung legislatif dan yudikatif 2025-2028
- Teknologi hijau dan digitalisasi untuk keberlanjutan lingkungan
- Tantangan dan solusi dalam realisasi pembangunan IKN
Komitmen Politik DPR RI: Dukungan Penuh untuk IKN Berkelanjutan
DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan melalui komitmen politik yang tertuang dalam berbagai keputusan strategis. Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja langsung Otorita IKN telah melakukan serangkaian kunjungan lapangan dan rapat koordinasi intensif sepanjang 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dalam kunjungan kerja November 2025 menegaskan: “Kecintaan kita kepada IKN harus kita tunjukkan lewat menanam pohon. Kita ingin di sini bukan ibu kota yang ada hutannya, tapi ada hutan yang di tengahnya ada kota.” Pernyataan ini mencerminkan filosofi pembangunan IKN yang mengutamakan keseimbangan alam dan pembangunan.
Data terbaru menunjukkan per September 2025, progres pembangunan tahap II telah mencapai 60% dengan fokus infrastruktur dasar seperti jalan tol dan utilitas. Komisi II DPR RI juga telah menanam 95 bibit tanaman endemik Kalimantan sebagai tradisi meninggalkan jejak hijau, menunjukkan konsistensi komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan DPR RI tetap berkomitmen melanjutkan agenda pembangunan IKN sesuai tahapan dan penganggaran yang disepakati, merespons berbagai wacana penghentian atau penurunan status IKN.
Baca juga: Strategi Investasi Jangka Panjang di Era Digital
Alokasi Anggaran APBN 2025-2026: Rp48,8 Triliun untuk Percepatan Pembangunan
Dalam aspek penganggaran, DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan dengan menyetujui alokasi dana yang cukup signifikan. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029, yang telah dibahas dan didukung oleh DPR RI.
Untuk tahun anggaran 2025, setelah dilakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pagu alokasi anggaran Otorita IKN menjadi Rp5,24 triliun dari DIPA awal Rp6,39 triliun. Efisiensi sebesar Rp1,15 triliun ini difokuskan pada perjalanan dinas, kajian, seminar, dan kegiatan seremonial untuk memastikan dana digunakan secara optimal pada pembangunan infrastruktur inti.
Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita IKN sebesar Rp27,8 triliun pada September 2024 untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tahun anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, Rp26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun 2024-2025, termasuk pembangunan jalan, hunian ASN, infrastruktur air minum, persampahan, limbah, dan gedung kantor.
Namun untuk APBN 2026, Badan Anggaran DPR RI telah menolak permintaan tambahan dana sebesar Rp14,92 triliun yang diajukan Otorita IKN, sehingga pagu anggaran 2026 tetap Rp6,26 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengakui keputusan ini berpotensi menghambat progres, namun pembangunan yang sudah dialokasikan akan tetap berlanjut.
Smart City, Sponge City, dan Forest City: Tiga Pilar Keberlanjutan IKN
Konsep DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan terwujud melalui tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan ketiga pilar tersebut: smart city untuk integrasi teknologi digital dalam tata kelola, sponge city untuk ketahanan terhadap banjir melalui desain urban yang menyerap air, serta forest city untuk pelestarian hutan seluas 75% kawasan.
Smart City Technology: IKN mengimplementasikan enam domain smart city yaitu governance, transportation and mobility, living, natural resources and energy, industry and human resources, serta infrastructure. Teknologi Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Natural Language Processing akan diterapkan secara luas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Sponge City Concept: Sistem early warning sensors telah dipasang di hulu sungai untuk mendeteksi potensi banjir. Sensor akan mengirim alert ke Nusantara Command Centre ketika ketinggian air mencapai level tertentu. Desain urban IKN dirancang untuk menyerap dan mengelola air hujan secara alami, mengurangi risiko banjir.
Forest City Vision: Dengan target 65% kawasan IKN berupa hutan tropis dan 10% ruang hijau serta lahan pangan, IKN menjadi model kota global dalam mitigasi krisis iklim. Sensor suhu telah dipasang di 10 titik rawan kebakaran hutan di kawasan IKN untuk deteksi dini perubahan suhu yang berpotensi memicu kebakaran.
Target 2025-2028: Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif
Fokus utama DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan tahap kedua adalah penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif. Proses lelang pembangunan gedung DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan KY telah dimulai Agustus 2025 dengan total nilai investasi mencapai Rp11,2 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif.
Ketua Tim Kunjungan Kerja BAM DPR RI, Adian Napitupulu, optimis menyatakan: “Optimis, akhir 2027 harusnya sudah rampung semua, 2028 kita bisa fungsional jadi ibu kota politik di sini.” Target ambisius ini didukung oleh Perpres Nomor 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menambah kepastian keberlanjutan pembangunan IKN.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN rampung pada 2028 sehingga kawasan tersebut siap beroperasi sebagai ibu kota politik baru Indonesia. Bahkan diharapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2029 dapat diselenggarakan di IKN.
Pembangunan kawasan legislatif terdiri dari tiga batch pekerjaan dengan rincian: Rp4,73 triliun untuk pembangunan lanjutan gedung lembaga DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY, masjid, dan plaza keadilan; serta Rp9,59 triliun untuk pembangunan baru berupa rumah tapak dan hunian vertikal pejabat legislatif dan yudikatif.
Teknologi Hijau dan Digitalisasi: Kunci Keberlanjutan Jangka Panjang
Implementasi DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan sangat bergantung pada teknologi hijau dan digitalisasi. Direktur Green Transformation Otorita IKN, Agus Gunawan, menegaskan semua kendaraan di kawasan IKN akan berbasis listrik dan menggunakan energi baru terbarukan untuk memastikan komitmen Indonesia terhadap pengendalian emisi.
Smart Grid Technology: IKN menerapkan Smart Grids yang memungkinkan distribusi energi lebih efisien dan ramah lingkungan. Sistem ini dapat memonitor dan mengelola konsumsi energi secara real-time, mengurangi pemborosan energi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan.
Nusantara Command Centre: Sistem terpusat ini mengintegrasikan berbagai sensor IoT untuk mendukung kebutuhan operasional kota dan target pembangunan rendah karbon. Sensor kualitas udara, early warning banjir dan kebakaran hutan, serta smart grids terhubung ke command centre untuk monitoring real-time.
Smart Waste Management: IKN menerapkan circular economy melalui smart bins, smart fleet system untuk transportasi sampah, dan smart waste processing di fasilitas 3R MRF (reduce, reuse, recycle – material recovery facility). Teknologi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) digunakan untuk monitoring kualitas air minum dan limbah.
Per Juli 2025, sebanyak 1.170 karyawan Otorita IKN dan 109 karyawan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan telah resmi berpindah dan tinggal di IKN, menunjukkan fasilitas esensial sudah mulai beroperasi dengan dukungan teknologi smart city.
Tantangan dan Solusi dalam Realisasi Pembangunan IKN
Meski DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan dengan komitmen kuat, berbagai tantangan tetap dihadapi. Penolakan tambahan anggaran Rp14,92 triliun oleh Banggar DPR RI untuk APBN 2026 menjadi salah satu tantangan signifikan yang berpotensi memperlambat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
Skema Pembiayaan Alternatif: Untuk mengatasi keterbatasan APBN, IKN mengandalkan tiga skema pembiayaan: APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni. Per 10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun di sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel.
Investasi Swasta: Sebanyak 50 investor swasta dan lembaga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai sekitar Rp66 triliun. Kolaborasi internasional juga terjalin seperti dengan Amerika Serikat untuk Integrated Command and Control Center (ICCC) dan Korea Selatan untuk Smart City Cooperation Center.
Dampak Ekonomi Positif: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mencatat dua tahun pertama pembangunan IKN, pertumbuhan ekonomi di Kaltim pernah mencapai 7%. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menekankan pentingnya transparansi, keberlanjutan, dan pelibatan masyarakat lokal agar IKN bukan hanya simbol rezim melainkan simbol kemajuan demokrasi, lingkungan keberlanjutan, dan keadilan sosial.
Keputusan Mahkamah Konstitusi: MK telah memangkas masa berlaku HGU di IKN dari 190 tahun menjadi 95 tahun melalui putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024. Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyambut positif namun menekankan perlunya regulasi turunan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
Baca Juga Hari Kesaktian Pancasila
Komitmen Jangka Panjang untuk Indonesia Maju 2045
DPR RI 2025 Dorong Pembangunan IKN Berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang terukur dengan alokasi anggaran puluhan triliun rupiah, dukungan politik lintas fraksi, dan pengawasan ketat melalui berbagai komisi di DPR RI. Dengan target pembangunan rampung akhir 2027 dan fungsional sebagai ibu kota politik 2028, IKN diproyeksikan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja dan kontribusi Rp466 triliun terhadap PDB nasional.
Konsep smart city, sponge city, dan forest city yang diusung IKN menjadikannya model kota berkelanjutan global yang tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan dan pelestarian lingkungan. Media internasional seperti The World bahkan menyebut IKN akan menjadi model kota berkelanjutan masa depan dengan partisipasi generasi muda, terutama Gen Z sebagai pionir angkatan kerja pemerintahan yang modern dan inklusif.
Pertanyaan untuk diskusi: Dari keenam poin pembahasan di atas, mana yang menurut kalian paling krusial untuk menjamin kesuksesan jangka panjang IKN? Apakah aspek pendanaan, teknologi hijau, atau komitmen politik? Share pendapat kalian di kolom komentar!
