“Ketika penghasilan Rp40 ribu sampai Rp50 ribu sehari dianggap masuk kelompok kesejahteraan tinggi, persoalannya bukan lagi sekadar angka. Ada pendidikan anak dan akses bantuan sosial yang ikut dipertaruhkan.”
jigolokayitolun – Kisah seorang tukang becak motor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendadak menjadi perhatian publik setelah dirinya tercatat masuk desil 9 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Namanya Timbul, berusia 49 tahun, warga Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo. Sehari-hari ia bekerja sebagai pengemudi becak motor atau bentor dan biasa mencari penumpang di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Penghasilannya jauh dari kata pasti. Pada hari tertentu ia bisa mendapatkan penumpang, tetapi pada hari lainnya ia bahkan bisa pulang tanpa membawa pendapatan berarti.
Justru karena kondisi ekonomi itulah Timbul dibuat bingung ketika mengetahui keluarganya tercatat dalam desil 9. Sebelumnya ia mengaku berada di kisaran desil 1 atau 2 dan masih menerima sejumlah bantuan sosial dari pemerintah.
Persoalan tersebut menjadi semakin complicated karena Timbul mengetahui perubahan desil ketika sedang berusaha mencari bantuan untuk biaya kuliah anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY.
Alih-alih mendapatkan jalan keluar untuk biaya pendidikan, ia justru menemukan data yang menggambarkan keluarganya berada pada kelompok kesejahteraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi ekonomi yang dirasakannya sehari-hari.
Kasus ini kemudian viral, pemerintah daerah turun tangan, BPS melakukan verifikasi ulang, dan akhirnya muncul perkembangan terbaru. Pada Jumat, 28 Agustus 2026, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data Timbul telah dimutakhirkan.
Hasilnya, status yang sebelumnya berada di desil 9 kini berubah menjadi desil 3.
Awalnya Cuma Mau Cari Bantuan Kuliah Anak
Cerita ini sebenarnya bermula dari kabar membahagiakan.
Anak Timbul berhasil diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur mandiri. Sebagai orang tua, tentu ada kebanggaan tersendiri melihat anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun kebahagiaan itu segera bertemu dengan realitas finansial.
Menurut pengakuan Timbul, biaya yang harus disiapkan untuk masuk kuliah mencapai sekitar Rp15 juta. Karena kondisi ekonominya terbatas, ia baru mampu membayar sebagian dari jumlah tersebut. Uangnya diperoleh dengan cara patungan bersama anaknya.
Bagi keluarga dengan penghasilan tetap, Rp15 juta saja sudah bukan angka kecil. Apalagi bagi seorang pengemudi bentor yang pendapatannya bergantung pada jumlah penumpang setiap hari.
Timbul kemudian berusaha mencari jalan agar pendidikan anaknya tetap bisa berlanjut.
Ia berencana mengajukan keringanan biaya sekaligus mencoba mendapatkan bantuan pendidikan. Salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM.
Sekitar dua pekan sebelum kasusnya ramai diberitakan, Timbul mendatangi kantor kalurahan untuk mengurus dokumen tersebut.
Di sinilah surprise yang sama sekali tidak ia harapkan muncul.
Ketika datanya diperiksa, Timbul mendapatkan informasi bahwa dirinya berada di desil 9.
Tukang Becak Dari Desil 1 Tiba-Tiba Jadi Desil 9
Timbul tentu bingung.
Sepengetahuannya, kondisi keluarganya selama ini berada pada desil rendah. Ia memperkirakan sebelumnya tercatat dalam desil 1 atau paling tinggi desil 2 karena selama bertahun-tahun masih memperoleh bantuan sosial.
Bahkan beberapa bulan sebelumnya, Timbul mengaku masih mendapatkan bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan sembako dan pendidikan anak. Nilainya ketika itu sekitar Rp1,1 juta.
Radar Jogja melaporkan, pada Januari 2026 keluarga Timbul masih tercatat berada di desil 1. Kemudian ketika data kembali dilihat pada Juli 2026, posisinya berubah drastis menjadi desil 9.
Lonjakan inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan.
Bagaimana seseorang yang sebelumnya masuk kelompok kesejahteraan paling bawah bisa berpindah begitu jauh hanya dalam hitungan bulan?
Apakah kondisi ekonominya tiba-tiba meningkat dramatically?
Dari cerita Timbul, jawabannya tidak demikian.
Pekerjaannya masih sama.
Ia tetap menarik bentor.
Pendapatannya juga tetap tidak menentu.
Bahkan untuk membayar biaya kuliah anak sebesar Rp15 juta, ia harus berusaha mencari keringanan.
Kondisi penghasilan Timbul menjadi salah satu alasan mengapa status desil 9 tersebut terasa janggal.
Sebagai pengemudi bentor, pendapatannya tidak memiliki angka tetap setiap bulan.
Ada hari ketika penumpang cukup banyak, tetapi ada pula hari ketika ia kesulitan mendapatkan penumpang.
Timbul mengatakan pendapatan kotor bisa mencapai sekitar Rp100 ribu pada hari yang cukup bagus. Namun angka tersebut belum dipotong berbagai pengeluaran selama bekerja.
Ada biaya bahan bakar untuk sepeda motor.
Ada bahan bakar bentor.
Ada kebutuhan makan selama bekerja.
Setelah seluruh biaya tersebut dikeluarkan, uang bersih yang dibawa pulang terkadang hanya sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari. Bahkan ada waktu ketika ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.
Untuk menambah pemasukan, Timbul juga memelihara ayam.
Namun usaha kecil tersebut tidak menghasilkan pendapatan rutin. Ayam hanya dijual sesekali ketika memungkinkan.
Dengan kondisi seperti itu, status desil 9 obviously membuat Timbul bertanya-tanya.
Di sinilah pentingnya memahami konsep desil dalam DTSEN.
Secara sederhana, desil membagi penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen populasi yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Kemudian naik secara bertahap menuju desil berikutnya.
Sementara desil 9 berarti rumah tangga tersebut berada pada kelompok 10 persen kedua tertinggi berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan dalam data tersebut.
Karena itulah perubahan Timbul dari desil 1 menuju desil 9 terasa sangat dramatic.
Namun desil juga perlu dipahami dengan tepat. Penentuan posisi tersebut tidak semata-mata melihat profesi seseorang atau hanya berdasarkan pendapatan harian.
Berbagai variabel kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat menjadi bagian dari pemeringkatan.
Masalah muncul ketika data yang digunakan tidak lagi menggambarkan kondisi terbaru masyarakat.
Dan pada kasus Timbul, pemutakhiran akhirnya menjadi kunci.
Ketika kasus tersebut ramai dibicarakan, kondisi tempat tinggal Timbul ikut mendapatkan perhatian.
Rumah yang ditempatinya memang tidak terlihat seperti bangunan yang rusak berat.
Dindingnya sudah permanen dan lantainya menggunakan keramik.
Namun Timbul menjelaskan rumah tersebut merupakan peninggalan orang tuanya dan berkaitan dengan pembagian warisan bersama saudara-saudaranya.
Ia tinggal bersama anak-anaknya setelah berpisah dengan sang istri.
Keluarga tersebut juga memiliki sepeda motor untuk mobilitas. Namun Timbul mengaku kondisi finansialnya bahkan membuat pembayaran pajak kendaraan menjadi persoalan.
Situasi ini memperlihatkan satu hal yang sering menjadi problem dalam membaca kemiskinan hanya dari permukaan.
Seseorang tinggal di rumah berdinding tembok belum tentu mempunyai cash flow yang kuat.
Memiliki sepeda motor juga belum otomatis berarti memiliki penghasilan tinggi.
Aset yang terlihat secara fisik bisa merupakan barang lama, warisan keluarga, kendaraan untuk mencari nafkah, atau aset yang nilainya tidak mencerminkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dampak paling serius dari persoalan data tersebut justru bukan soal label “mampu” atau “tidak mampu”.
Ada pendidikan anak Timbul yang ikut terdampak.
Status desil yang tinggi membuat proses mendapatkan bantuan dan keringanan biaya pendidikan menjadi lebih complicated.
Padahal tujuan awal Timbul datang ke kalurahan justru untuk mendapatkan SKTM sebagai bagian dari upayanya mengajukan bantuan pendidikan.
Anaknya sudah diterima di UNY.
Biaya masuk sekitar Rp15 juta harus diselesaikan.
Sementara penghasilan keluarga tidak cukup untuk membayarnya dengan mudah.
Situasi inilah yang akhirnya membuat persoalan data kesejahteraan terasa sangat real.
Data bukan hanya sekumpulan angka dalam komputer pemerintah.
Satu perubahan angka bisa menentukan apakah seseorang bisa mengakses bantuan sosial.
Bisa memengaruhi apakah keluarga mendapatkan subsidi.
Bahkan dalam kasus Timbul, data tersebut bisa ikut menentukan bagaimana seorang anak melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Bupati Kulon Progo Turun Langsung
Kasus Timbul kemudian mendapatkan perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mendatangi kediaman Timbul di Ngentakrejo, Lendah, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Setelah melihat langsung kondisi keluarga tersebut, Ambar berkoordinasi dengan BPS Kulon Progo untuk melakukan evaluasi dan validasi data.
Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena menyangkut akses pendidikan.
Ambar juga menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
Pemkab tidak ingin ketidaksesuaian data maupun kondisi ekonomi menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan pendidikan.
Pemerintah daerah kemudian mendorong pengecekan ulang agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta sosial ekonomi di lapangan.
Kasus Timbul pun berubah dari persoalan satu keluarga menjadi contoh bagaimana akurasi data sosial bisa mempunyai impact langsung terhadap kehidupan masyarakat.
BPS Turun Melakukan Verifikasi
BPS kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi Timbul.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa pengecekan kembali telah dilakukan di lapangan.
Dari verifikasi tersebut diketahui rumah tangga Timbul beranggotakan tiga orang. Ia bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai usaha kecil berupa ternak ayam. Kondisi tempat tinggal serta berbagai variabel lainnya juga menjadi bagian dari verifikasi.
BPS menegaskan perubahan desil masih dimungkinkan apabila setelah verifikasi ditemukan kondisi yang berbeda dari data sebelumnya.
Poin ini menjadi sangat penting.
Artinya, status desil bukan sesuatu yang completely permanent.
Ketika masyarakat merasa data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi aktual, pemutakhiran menjadi mekanisme penting agar informasi tersebut kembali merepresentasikan kondisi sebenarnya.
Update Terbaru: Dari Desil 9 Turun Menjadi Desil 3
Perkembangan terbaru akhirnya datang pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data Timbul sudah diperbarui.
Setelah dilakukan pemutakhiran, Timbul yang sebelumnya tercatat dalam desil 9 kini berada di desil 3.
Perubahannya sangat signifikan.
Dari kelompok kesejahteraan yang relatif tinggi, datanya sekarang kembali berada pada kelompok 30 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam pemeringkatan desil.
Menurut Amalia, pemutakhiran dilakukan untuk menyesuaikan data dengan fakta terbaru di lapangan.
BPS juga menekankan pentingnya masyarakat melakukan pembaruan data apabila terdapat kondisi yang sudah berubah atau tidak lagi sesuai dengan informasi yang tercatat.
Dengan demikian, kasus Timbul tidak lagi berhenti pada headline “tukang becak masuk desil 9”.
Ada correction yang sudah dilakukan.
Dan hasil pemutakhiran tersebut menempatkannya pada desil 3.
Kasus tukang becak Kulon Progo ini bisa menjadi pelajaran besar mengenai bagaimana pemerintah mengelola data kesejahteraan.
Indonesia mempunyai jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa dengan kondisi ekonomi yang sangat dinamis.
Seseorang yang tahun lalu mempunyai pekerjaan tetap bisa kehilangan pekerjaan tahun ini.
Sebuah keluarga yang sebelumnya mempunyai pendapatan cukup bisa tiba-tiba menghadapi masalah ekonomi.
Sebaliknya, keluarga yang dahulu membutuhkan bantuan bisa mengalami peningkatan kesejahteraan.
Karena itu data sosial tidak bisa bersifat static.
Pemutakhiran harus dilakukan secara berkala dan mekanisme koreksi perlu mudah diakses masyarakat.
Kesalahan klasifikasi bukan sekadar persoalan administratif.
Kalau seseorang yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tercatat sebagai kelompok mampu, ia berpotensi kehilangan akses terhadap program yang seharusnya membantu kehidupannya.
Sebaliknya, jika masyarakat yang sudah relatif mampu masih tercatat sebagai kelompok miskin, bantuan pemerintah berpotensi tidak tepat sasaran.
Dua-duanya sama-sama problematik.
Kasus Timbul Jadi Reminder soal Data Kemiskinan
Cerita Timbul pada akhirnya memperlihatkan betapa powerful sebuah data administratif.
Awalnya ia hanya ingin membantu anaknya kuliah.
Anaknya berhasil diterima di UNY dan keluarga membutuhkan bantuan untuk menghadapi biaya sekitar Rp15 juta.
Sebagai tukang becak motor dengan pendapatan bersih sekitar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu pada hari ketika mendapatkan penumpang, Timbul mencoba mengurus SKTM.
Namun ia justru menemukan dirinya tercatat di desil 9.
Sebuah posisi yang terasa sangat jauh dari realitas kehidupan sehari-harinya.
Kasus tersebut kemudian menjadi viral.
Wakil Bupati Kulon Progo turun ke lapangan.
BPS melakukan verifikasi.
Dan akhirnya data diperbarui.
Pada 28 Agustus 2026, BPS memastikan status Timbul sudah berubah dari desil 9 menjadi desil 3.
Setidaknya dari sisi administrasi, satu persoalan mulai mendapatkan jalan keluar.
Namun cerita Timbul memberikan reminder yang jauh lebih besar.
Di balik angka desil terdapat manusia.
Ada orang tua yang mencari nafkah.
Ada anak yang ingin kuliah.
Ada keluarga yang bergantung pada bantuan.
Karena itu, ketika sebuah sistem digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial maupun akses program pemerintah, akurasi data bukan sekadar urusan teknis.
Data harus sedekat mungkin dengan kenyataan.
Sebab bagi Timbul, selisih antara angka 9 dan 3 bukan sekadar enam tingkat dalam sebuah database.
Angka tersebut bisa ikut menentukan masa depan pendidikan anaknya.
Referensi
DetikJogja — Bingung Tukang Becak di Kulon Progo Masuk Desil 9 Saat Cari Bantuan Kuliah Anak, 24 Agustus 2026.
DetikJogja — Data Tukang Becak di Kulon Progo Masuk Desil 9 Dimutakhirkan, Turun Jadi Segini, 28 Agustus 2026.
Harian Jogja — Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9, Wabup Turun Tangan, Agustus 2026.
RRI Yogyakarta — Wakil Bupati Kulon Progo Berikan Perhatian pada Tukang Becak Desil 9, Agustus 2026.
IDN Times Jogja — Cerita Pengemudi Becak Kulon Progo Masuk Desil 9, Agustus 2026.
Kumparan — Kepala BPS soal Tukang Becak Masuk Desil 9: Sekarang Sudah Jadi Desil 3, 28 Agustus 2026.
