Update Demo DPR Terkini Indonesia v1 Jigolo Amanah Betrayal of Trust is Undeniable

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, uang Rp 50 juta per bulan itu hanya akan diterima anggota DPR pada rentang Oktober 2024 sampai Oktober 2025.

Banyak pihak menilai bahwa salah satu penyebab utama kemarahan publik terhadap DPR adalah anggaran fantastis untuk fasilitas rumah dinas, yang konon mencapai Rp 50 juta per bulan per anggota. Angka ini dianggap jauh dari kata wajar, terlebih jika dibandingkan dengan kondisi rakyat yang masih bergelut dengan masalah kemiskinan, harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja yang terbatas. Ketimpangan ini menciptakan jurang besar antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri, sehingga wajar jika muncul tudingan bahwa DPR hidup dalam kemewahan di atas penderitaan publik.

Lebih tajam lagi, kebijakan ini seakan mempertegas stigma bahwa DPR lebih sibuk memikirkan kenyamanan pribadi ketimbang menjalankan amanah rakyat. Rumah dinas yang seharusnya menjadi fasilitas penunjang kerja, justru berubah menjadi simbol kemewahan yang tidak relevan dengan realitas sosial. Inilah yang memicu gelombang kritik hingga aksi demonstrasi, karena masyarakat melihat adanya “korupsi resmi” di balik pengalokasian dana tersebut. Dengan kata lain, uang negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan rakyat malah diputar untuk membiayai gaya hidup elit politik.

“Jadi, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata Dasco kepada wartawan di Jakarta

Pernyataan Dasco ini muncul sehari setelah unjuk rasa yang memprotes pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR.

Ia menilai tunjangan yang didapat oleh anggota DPR RI lebih hemat daripada rumah dinas yang sebelumnya didapat. Sahroni menyebut biaya perawatan rumah dinas jika dikalkulasi lebih besar dari Rp 50 juta.

Baca Media Jigolo

“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Kenapa waktu itu banyak yang dikasih masukan, lebih baik dikasih tunjangan tunai. Dimana tidak memberatkan negara, agar posisinya tidak, anggaran negaranya tidak terganggu,” kata Legislator NasDem

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga buka suara. Dasco menegaskan tunjangan itu hanya diberikan selama satu tahun alias hanya sampai Oktober 2025.

“Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” kata Dasco

Baca juga : Ricuh Besar! Aksi Mahasiswa Guncang Gedung DPR

1. Legalisasi Kepentingan Elit

   • UU atau aturan dibuat bukan untuk rakyat, tapi lebih menguntungkan segelintir kelompok.

   • Akibatnya, kesan yang muncul: korupsi dilakukan lewat jalur resmi (hukum & aturan).

2. Minim Transparansi

   • Banyak RUU disusun atau disahkan cepat-cepat tanpa diskusi publik yang terbuka.

   • Membuat rakyat curiga ada “deal-deal” politik di balik layar.

3. Penolakan Publik Tidak Didengar

   • Demo besar sering terjadi, tapi DPR tetap mengesahkan UU.

   • Masyarakat merasa aspirasi diabaikan → makin menguatkan tuduhan “korupsi berjamaah”.

4. Kinerja DPR yang Dipertanyakan

   • Tingginya kasus korupsi anggota DPR dari masa ke masa.

   • Membentuk citra bahwa lembaga tersebut lebih sibuk mengurus kepentingan sendiri.

• DPR itu cuma penjaga/pengelola sementara, bukan pemilik absolut.

• Jadi kalau DPR bikin aturan , maka terkesan kayak mengalihkan hak milik rakyat ke pihak tertentu.

Total 351 Orang Ditangkap di Demo DPR Terkini , 196 Berstatus Anak Dipulangkan

Putu juga menyebut 155 orang yang masih dalam kategori dewasa, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Diungkapkan Putu, dari ratusan orang dewasa, tujuh di antaranya terbukti positif mengonsumsi narkoba. Enam di antaranya positif sabu dan satu lainnya positif benzodiazepine.

Putu menuturkan nantinya untuk tujuh orang tersebut akan ditangani lebih lanjut oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya setelah rampung diperiksa.

Baca juga : Gaji dan Tunjangan Anggota DPR: Exposed ! Hingga Rp70 Juta per Bulan, Benarkah Setimpal?

7 Demo Terbesar dalam Sejarah Indonesia : Aksi Demonstrasi Indonesia