Jika Bakamla Menjadi Lembaga Tunggal Pengaman Laut: Ancaman atau Solusi?

Rencana Pembentukan Lembaga Tunggal Penjaga Laut

jigolokayitolun.xyz — Pemerintah tengah merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang bertujuan mengatasi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga yang bertugas mengamankan perairan Indonesia. Salah satu usulan dalam rancangan ini adalah pembentukan sea and coast guard, sebuah lembaga tunggal yang akan mengoordinasikan seluruh aspek penjagaan laut.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) digadang-gadang sebagai kandidat utama untuk menjadi lembaga ini. Kepala Bakamla, Laksamana Madya Irvansyah, menyatakan bahwa lembaganya memiliki potensi besar untuk menjadi sea and coast guard Indonesia, mengingat perannya selama ini dalam patroli keamanan dan keselamatan laut.

Tumpang-Tindih Kewenangan Pengamanan Laut

Saat ini, keamanan laut Indonesia ditangani oleh berbagai institusi, termasuk:

• Bakamla
• TNI Angkatan Laut
• Satuan Polisi Air dan Udara
• Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan
• Direktorat Jenderal Bea-Cukai

Keberadaan banyak lembaga ini justru menyebabkan ketidakefisienan dalam patroli dan penegakan hukum di laut. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut bahwa satu kapal yang melintas bisa diperiksa berulang kali oleh lembaga yang berbeda, sehingga memperlambat proses serta meningkatkan potensi konflik kewenangan sepihak.

Masalah Regulasi dan Usulan Solusi

Salah satu penyebab utama dari persoalan ini adalah lebih dari 20 peraturan yang mengatur keamanan laut, yang sering kali saling tumpang-tindih. Pemerintah mengusulkan RUU Keamanan Laut sebagai solusi untuk menyelaraskan regulasi dan memperjelas kewenangan.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan bahwa diperlukan satu lembaga yang berfungsi sebagai koordinator utama agar efektivitas pengamanan laut dapat ditingkatkan.

Apakah Bakamla Siap Menjadi Lembaga Tunggal?

Meskipun Bakamla diunggulkan sebagai kandidat utama, beberapa pihak meragukan kesiapan lembaga ini untuk menjadi sea and coast guard tunggal.

Kelebihan Bakamla sebagai Lembaga Tunggal

• Memiliki struktur organisasi yang mencakup unsur militer, kepolisian, dan kementerian
• Sudah berpengalaman dalam patroli keamanan dan keselamatan laut
• Berpotensi menjadi institusi yang lebih efisien dibandingkan sistem saat ini

Info Terkait : Polemik Pagar Laut Tangerang Bikin Geger!

Kekurangan Bakamla sebagai Lembaga Tunggal

• Masih memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 dan Perpres No. 178 Tahun 2014
• Dominasi unsur TNI dalam struktur organisasi bisa memicu ego sektoral
• Jika tanpa pembenahan organisasi, integrasi antar lembaga bisa sulit dilakukan

Anggota Komisi I DPR, Frederik Kalalembang, menyatakan bahwa Bakamla sebenarnya cocok untuk menjadi koordinator, tetapi perlu penyesuaian agar semua unsur—baik militer maupun sipil—dapat berperan seimbang.

Dampak Jika Lembaga Tunggal Ini Dibentuk

Pemerintah menekankan bahwa lembaga tunggal ini nantinya akan bersifat nonmiliter dan tidak akan menggantikan Bakamla. Namun, ada kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai beberapa aspek:

Info Terkait : Kata Dedi Mulyani Soal Laut Subang

1. Efisiensi atau Pemborosan Anggaran?

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, menilai bahwa pembentukan lembaga baru bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, lebih baik merevisi regulasi yang ada daripada membentuk lembaga baru.

2. Dominasi Militer dalam Keamanan Laut

Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengkhawatirkan bahwa dominasi TNI dalam lembaga ini bisa memperluas peran militer dalam pemerintahan, terutama di sektor-sektor sipil.

3. Kepastian Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga

Salah satu tujuan utama pembentukan lembaga tunggal adalah mencegah tumpang-tindih kewenangan. Namun, jika tidak diatur dengan baik, hal ini justru bisa menimbulkan masalah baru dalam koordinasi antar institusi yang sudah ada.

Apakah Bakamla Layak Menjadi Pengaman Laut Tunggal?

Rencana menjadikan Bakamla sebagai sea and coast guard tunggal masih menuai perdebatan. Di satu sisi, ini bisa meningkatkan efektivitas pengamanan laut Indonesia, tetapi di sisi lain, ada potensi masalah seperti dominasi militer, pemborosan anggaran, dan ketidaksiapan regulasi.

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan akhir. Solusi terbaik mungkin bukan sekadar membentuk lembaga baru, tetapi memperkuat koordinasi antar lembaga yang sudah ada dengan regulasi yang lebih jelas.

Info Terkait : Lembaga Manakah Yang Bertanggung Jawab Laut Indonesia?

Ikuti terus perkembangan terbaru hanya di jigolokayitolun.xyz